Pesibar - Beritaindoterkini.com,
Heri Kiswanto, S.Sos.I selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dan Kordinator Divisi Sumberdaya Manusia Organisasi, Pendidikan Pelatihan dan Data Informasi (SDMO, Diklat & Datin) Kabupaten Pesisir Barat menjadi peserta Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2022 dan Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI di Kota Makasar Sulawesi Selatan selama tiga hari (20-22/02/2023)
Kegiatan rapat evaluasi Nasional SDMO dan Datin yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, yang di hadiri seluruh Kordiv SDMO Datin Seluruh Indonesia.
Acara diibuka dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI – Rahmat Bagja, SH. LL. M, dan anggota Bawaslu RI Kordiv SDMO Herwyn Jefler H Malonda, beserta Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady beserta jajarannya.
Dalam kesempatan ini Heri Kiswanto yang akrab disapa (HK) hadir berdasarkan undangan bersama Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan Kordiv SDMO & Datin yang ada di 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
Pada acara Rakornas yang di gelar di Hotel Claro Makassar Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar ini
Sekretaris Jenderal Bawaslu RI menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian berdasarkan laporan hasil kegiatan evaluasi Tahun 2022 adalah:
1). Kekurangan PNS di Bawaslu Provinsi dalam memberikan daya dukung dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban.
2). Permohonan alih status dari instansi baik yang masuk maupun yang keluar
3). Dukungan personil dengan status penugasan
4). Pengisian kekurangan struktural dgn penugasan dari bawaslu provinsi maupun kabupaten kota
5). Percepatan daerah yg belum satker menjadi satker sehingga dapat dilakukan percepatan dalam pelayanan dan pengawasan
6). Persoalan kantor Bawaslu Provinsi dan kabupaten kota yang masih status kontrak.
7). Penambahan sarana dan prasarana penunjang kerja Bawaslu Provinsi dan kabupaten/Kota dan penunjang kendaraan dinas.
Ichsan Puady yang telah dilantik sebagai Sekretaris Jendral Bawaslu RI (17/2/2023) melanjutkan akan dilakukan peninjauan atas aturan yang ada apakah masih fleksibel atau perlu ada penyesuaian terhadap kendala yang ada agar terinventarisir secara berjenjang yang disampaikan secara periodik.
"HK juga mengungkapkan Dalam hal pengawasan pemutakhiran daftar pemilih Bawaslu punya ruang pencegahan, baik himbauan atau teguran. Tutur HK.
Begitu juga tahapan Sosialisasi akan dimulai sejak partai politik ditetapkan sampai dengan 28 November 2023. Dalam hal sosialisasi dipastikan tidak ada unsur mengajak apalagi mengandung unsur Kampanye.
HK juga berharap "hal-hal yang menjadi persoalan yang ada pada tahun sebelumnya untuk dijadikan evaluasi kedepan dan dijadikan semangat, kedisiplinan, serta sebagai energi baru dalam meyelesaikan tugas dan tanggunjawab bersama menuju capain yang lebih baik demi Lembaga Bawaslu", Harap HK.
Terakhir, HK mengatakan hasil rapat evaluasi ini akan diserap dijajaran Kesektarian Bawaslu Kabupaten Pesisir secara continu guna memaksimalkan sumber daya manusia di jajaran sampai tingkat bawah dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
Deka.